Boezem Morokrembangan di Surabaya merupakan waduk kecil yang dibangun pada zaman kolonial Belanda. Boezem ini diperuntukkan sebagai penampung saluran drainase dari daerah tangkapan air serta sebagai pengendali banjir di kota Surabaya dengan catchment area yang melingkupi sebagian besar kawasan di sebelah selatannya.
Sejalan dengan perkembangan kota dan kurangnya pengendalian pemanfaatan lahan mengakibatkan kawasan sekitar boezem tumbuh menjadi lokasi hunian yang tidak terkendali baik berupa kawasan kumuh (slums) maupun pemukim ilegal (informal shelter), bahkan kawasan yang semula menjadi catchment area saat ini sudah dipenuhi hunian baik yang legal maupun penghuni ilegal, seperti di perkampungan Tambak Sari dan Kalianak Timur.
Perkembangan kawasan Boezem yang sudah berlangsung puluhan tahun ini memberikan kesan kurangnya concern pemerintah dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Boezem maupun penanganan Boezem sebagai sebuah infrastruktur strategis Kota Surabaya.
Hal ini disadari ketika kegiatan penanganan fisik boezem akan dimulai tiga tahun yang lalu, ternyata tumpukan sampah di areal Boezem sudah berusia lebih dari 30 tahun, begitu juga dengan proses pemanfaatan lahan sudah berlangsung semenjak 50 tahun yang silam.
Pemanfaatan lahan oleh masyarakat diawali dengan adanya izin sementara pemakaian tanah negara dari Kepala Kantor Pengawas Agraria Karesidenan Surabaya 15-6-1959, No. 2744/7B/1959. Perkembangan hunian di sekitar kawasan Boezem yang kurang terkendali ini telah mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar Boezem maupun fungsi Boezem itu sendiri.
Sejalan dengan perkembangan pemanfaatan lahan, maka berdasarkan hasil penelitian terhadap warga yang bermukim di sekitar Boezem ter dapat warga yang memiliki KTP maupun warga yang tidak memiliki KTP, dan ada pula sebagian yang termasuk kategori keluarga musiman, yang keberadaannya bersifat temporer (Sumber: Sugiarto, Pemberdayaan Masyarakat).
Revitalisasi Boezem Morokrembangan
Memperhatikan kondisi pemanfaatan lahan di sekitar kawasan Boezem dan dinamika sosial ekonomi masyarakat yang terjadi saat ini maka untuk mewujudkan sustainabilitas penanganan kawasan boezem ke depan diperlukan langkah pemecahan yang mampu mensinergikan penanganan fisik dan non fisik. Pendekatan non fisik menjadi penting dalam penanganan kawasan Boezem karena terkait dengan sejarah kawasan dan preference masyarakat yang ingin tetap bermukim di areal tersebut.
Dalam penanganan kawasan kumuh maupun squatter seperti yang terjadi di kawasan Boezem ini maka pendekatan dengan mendudukkan community sebagai subyek pembangunan akan lebih memberikan secure kepada masyarakat karena terkait langsung dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagai penghuni lingkungan (human in habitant). Melalui pendekatan ini pula, secara psikologis kita akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian lingkungan hunian kepada masyarakat.
Meskipun penanganan fisik Boezem sudah dimulai semenjak tiga tahun yang lalu seperti pengerukan dan penanganan drainase, namun keberlanjutan fungsi Boezem akan sangat ditentukan pula oleh perilaku masyarakat terhadap lingkungan.
Hal ini telah terbukti dengan kebiasaan masyarakat yang selama ini membuang sampah ke sungai maupun ke boezem yang akhirnya mempengaruhi fungsi Boezem dan kualitas lingkungannya. Tentunya, hal ini menjadi tantangan kita bersama untuk menemukan pola penanganan yang mampu memberikan implikasi keberlanjutan pada boezem dan lingkungan hunian di sekitar boezem.
Untuk menemukan pola penanganan aspek non fisik, diperlukan penggalian informasi primer di lapangan serta data-data yang up to date. Penanganan non fisik ini akan sangat membutuhkan ketelatenan dan keinginan untuk lebih dekat dengan masyarakat sehingga need masyarakat dapat digali lebih jauh. Untuk bisa menghasilkan solusi yang mudah diterima berbagai pihak maka penelitian (research) kawasan menjadi sebuah kebutuhan sehingga menghasilkan upaya-upaya yang lebih mudah untuk diimplementasikan.
Selama ini penanganan kawasan dengan pendekatan non fisik seperti perencanaan partisipatif (participatory planning) dan pemberdayaan masyarakat (community empowering) sudah dilakukan, namun belum banyak yang diperkuat dengan penelitian yang lebih mendalam terkait peraturan kawasan dan spatial planning, potensi kawasan, rencana pengembangan kawasan (area development), preference masyarakat, dan history kawasan, yang kemudian mampu menghasilkan sebuah sustainable design.
Dua pendekatan tersebut (participatory planning dan community empowering) akan semakin efektif dilakukan jika dilandasi research kawasan yang dilakukan oleh perguruan tinggi/lembaga penelitian setempat. Dengan demikian, link and match antara perguruan tinggi/lembaga studi sebagai pihak yang memahami situasi kawasan dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan memberikan efektivitas penanganan.
Pendekatan penanganan kawasan berbasis research ini telah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi seperti Lund University Swedia, Birmingham University bekerja sama dengan pemerintah kota dalam menghasilkan sebuah penanganan kawasan berkotaan dimana perguruan tinggi berhasil memberikan gagasan desain kawasan yang mampu meng-accelerate pertumbuhan ekonomi kawasan perkotaan.
Kawasan kumuh dan squatter secara umum memberikan kesan sebagai beban pembangunan perkotaan dan hal ini tidak bisa dipungkiri. Meskipun demikian, ada dua hal penting dalam penanganan kawasan kumuh.
- Kawasan kumuh memiliki dinamika ekonomi, artinya masyarakat di kawasan tersebut juga memiliki potensi tentunya dengan skala terbatas.
- Masyarakat di kawasan kumuh memiliki kohesi yang baik di antara mereka, yang ditandai dengan mudahnya kita mendapat infomasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, maupun aktivitas yang berkembang di antara masyarakat.
Kohesi dan budaya masyarakat ini merupakan modal sosial dalam mendorong upaya penanganan lingkungan yang lebih baik. Pendekatan penanganan kawasan dengan memperhatikan situasi lokal ini mendapat dukungan dari UAI (Union of Architect International) “Sustainable by Design as a universal architectural concept, by improving knowledge, strategies and methods across different climatic, political, social, and cultural contexts.”
Ada dua langkah penguatan yang mungkin dilakukan, yaitu:
Pertama, pemerintah memberikan dukungan kepada perguruan tinggi/lembaga studi untuk melakukan penelitian di kawasan Boezem Morokrembangan agar diperoleh informasi aktual dan preferensi masyarakat terhadap penanganan kawasan.
Kedua, diperlukan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat yang sekaligus sebagai kontrol internal masyarakat. Kontrol internal masyarakat ini menjadi sangat penting karena melalui mekanisme ini efektivitas penanganan akan jauh lebih mudah dilakukan dimana kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bisa dibangun secara terus menerus oleh dan dari masyarakat sendiri dengan pembekalan yang dilakukan melalui pendampingan masyarakat oleh tokoh-tokoh penggerak masyarakat atau LSM lingkungan.
Penanganan Kawasan Boezem Morokrembangan Surabaya
