Pada permulaan abad XIX, di Bali terdapat sembilan kerajaan yaitu Buleleng, Jembrana, Tabanan, Mengwi, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem. Tetapi setelah Kerajaan Badung dapat mengalahkan Mengwi pada tahun 1891, tinggal delapan kerajaan yang berdiri. Sistem birokrasi yang dipakai adalah tradisional.
Dalam sistem birokrasi tradisional sangat dipengaruhi oleh sistem kasta. Struktur hirarki terdiri dari klas penguasa pada tingkat atas yaitu raja beserta keluarganya dan para birokrat, sampai tingkat daerah. Puncak hirarki ditempati oleh raja beserta keluarganya yang memiliki otoritas tradisional dan haknya diakui turun-temurun.
Otoritas tradisional tidak didefinisikan secara ketat dan tertulis, serta batas kewenangannya diatur oleh adat kebiasaan dan atas dasar konvensi. Hubungan antara penguasa dan rakyat terjalin dalam bentuk patron-client relationship.
Penguasa memberi perlindungan dan pengayoman, sedangkan rakyat memberikan pelayanan dan loyalitas. Pribadi raja adalah sebagai pemilik kekuasaan. Birokrasi tersebut terjalin lancar selama bertahun-tahun sampai kedatangan bangsa Belanda.
Transisi Birokrasi di Bali Masa Kolonial
Kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara telah membawa banyak pengaruh, salah satunya dalam sistem birokrasi. Sedikit demi sedikit Belanda berusaha menguasai Bali dan membentuk sistem pemerintahan sendiri.
Sistem pemerintahan kolonial sebagai sistem modern pada hakekatnya mengembangkan otoritas legal-rasional dengan pengawasan birokrasi ketat.
Prinsip pemisahan yang tajam antara kepentingan pribadi dan kepentingan jabatan serta prinsip hirarki yang disetai diskripsi jabatan dan tanggung jawab diharapkan mampu mencapai tingkat efisiensi yang tinggi.
Namun dalam kenyataan sistem birokrasi modern tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena sistem tradisional tetap diperlukan. Sehingga ada dua sistem pemerintahan, pertama pribumi (inheemschbestuur) di bawah seorang raja dan yang kedua pemerintahan sipil Belanda (Nederlandsch-bestuur).
Akibatnya sistem birokrasi yang berkembang menunjukkan ciri-ciri yang bervariasi, antara birokrasi tradisional dan modern.
Sistem pemerintahan kolonial ini membawa berbagai dampak, salah satunya di bidang sosial. Sistem pendidikan yang dibuat pemerintah kolonial memunculkan golongan elite baru berpendidikan modern yang memegang pucuk pimpinan. Keadaan ini mendorong adanya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan antara lain perubahan orientasi hidup, sikap dan perilaku.
Studi tentang tentang peralihan sistem birokrasi pada kerajaan-kerajaan di Bali dapat dibaca lengkap di buku: “Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial”
- Penulis: Prof. Dr. A.A. Gde Putra Agung, S.U.
- Penerbit: Pustaka Pelajar, 2009, Yogyakarta
- Bahasa : Indonesia
- Jumlah halaman: xx + 345
Transisi Birokrasi di Bali Masa Kolonial
